BUPATI LAUNCHING PEMETAAN BATAS DESA DI KECAMATAN MALIKU

21

Bupati Pulang Pisau, H. Edy Pratowo, S,Sos., M.M Launching Pemetaan Batas Desa sekaligus menyerahkan Peta Desa Kecamatan Pandih Batu dalam rangka mendukung kebijakan Nasional Satu Peta (one map policy) di Desa Tahai Jaya, jumat (20/10).

Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy (OMP) merupakan amanat dari pemerintah kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) yang berdayaguna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai aspek kehidupan. Kepala BIG periode 2014-2016, Priyadi Kardono mengatakan bahwa KSP ini berawal dari BIG yang melaporkan bahwa Pemetaan Tata Ruang terutama untuk Kabupaten yang skala 1:50.000 kualitasnya sangat minim. Kemudian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang menjabat meminta data Luas Lahan mengenai Peta Vegetasi, kemudian Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP atau UKP4) saat itu, mencari data tersebut dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup karena keduanya membuat peta tentang Luas Lahan. Namun setelah digabungkan data dari UKP 4 dengan data dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup ternyata berbeda.

Lalu pada tanggal 2 Februari 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk penyelesaian konflik batas wilayah, pemanfaatan ruang, dan mendorong penggunaan IG untuk pembangunan nasional, serta mendukung terwujudnya prioritas Nawacita. Dengan diterbitkannya PerPres tersebut diharapkan pelaksanaan KSP di Indonesia dapat berjalan dengan lebih lancar dan tidak ada lagi konflik karena data yang tidak akurat.

Dalam sambutannya, Bupati menyatakan bahwa kabupatennya sudah berperan aktif dalam penggunaan jaringan informasi geospasial nasional sebagai implementasi PerPres No. 9 pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Pemerintah terus serius menggarap percepatan Kebijakan Satu Peta (one map policy). Kebijakan ini sangat penting mengingat pengembangan kawasan atau infrastruktur seringkali terbentur dengan sejumlah masalah terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan.

Manfaat yang dicapai melalui kebijakan ini diantaranya mempermudah penyusunan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dengan dokumen Rencana Tata Ruang yang terintegrasi; mempermudah dan mempercepat konflik pemanfaatan lahan termasuk batas wilayah; mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur; mempermudah dan mempercepat penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia; mempermudah dan mempercepat proses percepatan penerbitan perijinan yang terkait dengan pemanfaatan lahan; mempermudah pelaksanaan simulasi yang menggunakan peta seperti mitigasi bencana, menjaga kelestarian lingkungan, hingga keperluan pertahanan; meningkatkan kehandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktifitas ekonomi karena hal ini dapat memberikan kepastian usaha, tutup Edy.

BERBAGI