Bupati Pulang Pisau H Achmad Amur SH MH mengatakan bahwa satu hal yang perlu dipahami  oleh semua  pihak bahwa jabatan Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural atau jabatan karier seorang PNS. Artinya figur yang menduduki jabatan ini  diangkat  oleh pejabat yang berwenang sesuai persyaratan yang berlaku dalam organisasi pemerintahan dan bukan  disampaikan oleh masyarakat sebagai aspirasi, karena jabatan Sekretaris Daerah bukanlah jabatan  politis dan saya berharap terpilihnya Muhajirin ini jangan sampai dijadikan konsumsi dan isu politik.

Hal itu dikatakannya usai melantik dan mengambil sumpah Ir H Muhajirin MP sebagai sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau di aula Setda, Rabu (14/12).

Menurut Bupati, proses pengangkatan Sekda sudah sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 5 tahun 2005 sebagai penjabaran dan ketentuan teknis lebih lanjut dari UU N.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepada Muhajirin, Bupati mengatakan bahwa dirinya sebagai Bupati menaruh harapan dengan agar pengelolaan keuangan lebih baik lagi, kebocoran anggaran pemerintah daerah harus dicegah, birokrasi harus efektif dan efisien dan jangan ragu-ragu untuk melakukan reformasi birokrasi dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

“Amanah desentralisasi pusat ke daerah harus kita sukseskan bersama. berbagai pencapaian indikator positif dan model pelayanan prima harus kita tampilkan ke masyarakat, melalui optimalisasi potensi di daerah secara menyeluruh dan kerjasama yang sinergis, Saya berharap agar koordinasi dan fungsi pelayanan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya,” tandas Bupati.

Ia mengatakan bahwa target utama untuk Sekda baru yang saya harapkan adalah menciptakan gerak langkah yang sama dan serentak untuk membawa daerah kita memperbaiki opini BPK yang beberapa tahun terakhir ini memiliki opini tidak wajar (OTW), bahkan turun dari apa yang telah kita capai sebelumnya. “Saya berharap di ujung masa jabatan saya dengan Edy Pratowo pada tahun 2013 mendatang Kabupaten Pulang Pisau telah memiliki opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” katanya

Bupati juga berharap agar Sekda dapat memimpin dan mengkoordinasi birokrasi pemerintah untuk menciptakan suasana yang harmonis baik ke dalam maupun ke luar terutama dengan para anggota DPRD sebagai wakil rakyat dan instansi vertikal. Sekda juga diminta agar dapat menjaga harmonisasi hubungan antar lembaga dengan baik sehingga terjadi hubungan yang sinergis dan tidak merugikan masyarakat.

Bupati juga mengingatkan bahwa sebentar lagi akan segera mengakhiri tahun anggaran 2011, untuk itu dirinya minta keseriusan semua pihak untuk memperhatikan ketertiban pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah sebab pada bulan Desember ini sejumlah kewajiban harus segera diselesaikan terutama menyangkut pihak ketiga.

“Di sisi lain kita juga harus ketat mengawasi realisasi pekerjaan fisik rekanan yang telah mengikat kontrak dengan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran di setiap SKPD. Kemudian target penyelesaian RAPBD 2012 juga adalah tugas yang harus segera diselesaikan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2011 ini,” harap Bupati.***