Pjs Pimpin Upacara Gabungan SOPD

32

Ada pemandangan tidak biasa pada apel gabungan hari senin (19/2) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Apel gabungan yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Pulang Pisau biasanya dipimpin langsung oleh Bupati Pulang Pisau, H. Edy Pratowo, S.Sos., MM berganti dengan sosok baru, yakni Ir. Muhammad Hatta, MM. Beliau tidak lain adalah Pejabat Sementara (Pjs) yang ditunjuk melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 12 Februari 2018 untuk menjalankan Tugas dan Fungsi Pemimpin Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pjs mengakui tugas yang diberikan selama 4 bulan kedepan ini – 15 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018 – tentunya tidak mudah dan menjadi suatu tantangan tersendiri untuknya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2018 ini, dan tugas lain yang harus dijalankannya adalah tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, melaksanakan atau memfasilitasi pilkada 2018 serta menandatangani dan membahas peraturan daerah sesuai dengan ijin atau peraturan dari Mendagri.

“saya paham betul, tugas yang saya emban empat bulan kedepan tentunya tidak mudah, untuk itu saya mengajak seluruh ASN di lingkup Kabupaten Pulang Pisau melalui kepala OPD untuk senantiasa bersama – sama, mari kita memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan tidak mengkotak – kotakkan, baik dalam hal infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan terus melakukan penggalian potensi daerah yang ada. Dan yang tidak kalah pentingnya ikut menjaga ketertiban menjelang pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan.” Ajak Hatta.

Selain itu Pjs juga mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga netralitas tidak berpihak pada satu kelompok karena sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang mengingatkan kepada seluruh ASN agar menjaga netralitas pada penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun 2018, pemilihan legislatif tahun 2019 dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Dalam surat edaran itu pula memuat sanksi untuk ASN yang terbukti tidak netral, mulai dari surat teguran hingga pemberhentian dari jabatan.

“saya pesankan kepada seluruh ASN khususnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, untuk senantiasa menjaga netralitas, tidak berpihak kepada satu kelompok tertentu baik dalam hal memberikan pelayanan publik maupun dalam menjalankan tugas – tugas lainnya selama berlangsung tahapan pilkada serentak tahun 2018 ini.” Ujar Pjs.

Di akhir sambutannya Pjs mengajak seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau agar ikut serta melakukan pengawasan terhadap ASN di lingkup unit kerja masing – masing, menjaga komitmen dan juga terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat berakibat sanksi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

“saya berharap pula, ASN terus memegang komitmen – memberikan nilai positif di masyarakat – untuk  tidak terlibat dalam politik praktis, tetap menjaga keharmonisan dan keragaman yang ada sehingga pilkada serentak ini akan terlaksana dan berjalan dengan aman, damai dan tertib.” pungkas Pjs.

BERBAGI