Bupati Hadiri Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Raperda LKPD Tahun Anggaran 2018 dan Pidato Pengantar KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019

53

Bupati Pulang Pisau H. Edy Pratowo, S.Sos., MM hadir pada kegiatan Rapat Paripurna Ke-7 masa persidangan II Tahun Sidang 2019 yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pulang Pisau dengan agenda persetujuan bersama Raperda LKPD Tahun Anggaran 2018 dan Pidato pengantar KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 yang diselenggarakan di Ruang sidang Kantor DPRD Kabupaten Pulang Pisau, senin (29/7/2019)

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau H. Maruadi tersebut menyampaikan laporan hasil tim perumus mengenai raperda LKPD Kabupaten Pulang Pisau TA.  2019 dengan juru bicara Tandean Inderabela  antara lain adalah  perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pulang Pisau TA. 2018, efisiensi dan efektivitas anggaran pada tiap SOPD, terkait dengan besaran anggaran 2019 yang dapat digunakan pada APBD perubahan anggaran 2019, mengoptimalkan  potensi  pendapatan daerah terutama pendapatan yang bersumber  dari  PAD dengan rekomendasi  SOPD, Badan Pajak dan retribusi daerah dengan terlebih dahulu melakukan penggabungan SOPD serumpun yang dianggap telah efektif dan efisien dalam melaksanakan pelayanannya, mendorong pemerintah daerah untuk bersinergi dalam menetapkan patokan  pertanggungjawaban pelaksanaan LKPD Kabupaten Pulang Pisau yang tetap baku pada tiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama, dalam sambutannya Bupati Pulang Pisau H. Edy Pratowo  menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah yang bukan hanya sekedar menggambarkan perbandingan anggaran dan realisasi anggaran, namun juga menggambarkan semua pendapatan operasional dan beban operasional  juga hak dan kewajiban daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Beliau berharap dengan pembahasan rancangan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2018 tersebut dapat lebih memberikan laporan yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat kabupaten pulang pisau yang hal ini diwakili oleh anggota dewan yang terhormat. Dan semoga di tahun 2020 nanti pemerintah kabupaten pulang pisau dapat mempertahankan kembali peringkat opini dari BPK RI yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kelima kalinya, harapnya. (acr/ edit : wd/ foto : MC)