Bupati Pulang Pisau Hadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Bencana Karhutla di Kantor Gubernur Kalteng

21

Dalam bencana Karhutla yang terjadi segala upaya sudah dilakukan oleh Pemkab Pulang Pisau dan semua terlibat mulai dari masyarakat, Pemerintah Daerah, dan tim gabungan baik dari TNI maupun Polres yang bahu membahu untuk mencegah dan memadamkan api Karhutla.

Hal tersebut disampaikan Bupati Pulang Pisau H.Edy Pratowo S.Sos., MM., saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Karhutla yang digelar di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (4/11).

Selain itu, edy juga mengatakan bahwa masyarakat Kabupaten Pulang Pisau memiliki  kerja sama yang baik, untuk hotspotnya tingkat tinggi tapi penekanannya bisa diberikan karena pagi siang malam bekerja dengan baik.

“Kami melihat bahwa kerja sama kami luar biasa karena selain dari tim Karhutla kami juga membentuk 8 Pos Lapangan di 8 Kecamatan dan membentuk desa tanggap bencana di 3 Kecamatan, dan ada 400 masyarakat peduli api, ditambah lagi dari Manggala Agni untuk melakukan upaya penanggulangan Karhutla di Kabupaten Pulang Pisau”, ujar edy.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan bersama seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rakor tersebut akan mengevaluasi Karhutla pada tahun 2019 menghadapi kemarau panjang tahun 2020.

“Kita lakukan evaluasi baik dari segi peralatan, SDM, jangan sampai ada kekurangan lagi ditahun depan pada saat ke lapangan”, ujar Sugianto.

Pada akhir kegiatan ini menghasilkan Komitmen Bersama Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan  Tengah  Tahun 2020 “Mewujudkan Kalimantan Tengah Bebas Kabut Asap Tahun 2020” yang ditanda tangani oleh  Gubernur Kalimantan Tengah dan seluruh Bupati/Walikota dengan penjelasan antara lain :

  1. Memperkuat upaya-upaya pecegahan dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran  hutan dan lahan yang dimulai sejak bulan Januari 2020.
  2. Memantapkan mekanisme penanganan darurat Karhutla.
  3. Mengalokasi anggaran yang memadai untuk penanganan Karhutla baik melalui anggaran murni maupun anggaran darurat
  4. Memantapkan sinergitas pemangku kepentingan antara pemerintah dan lembaga usaha.   (epr)