RAKERNAS AKUTANSI dan PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH TAHUN 2021, Virtual

17

Diskominfostandi Kab. Pulang Pisau – Bupati Pulang Pisau didampingi Sekda. Kabupaten Pulang Pisau beserta Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau mengikuti RAKERNAS AKUTANSI dan PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH TAHUN 2021, Selasa, 14/09/21.

Pada kegiatan yang berlangsung secara virtual tersebut, Bupati Pulang Pisau mengucap rasa syukur atas capaian 5 kali berturut-turut sebagai daerah penerima penghargaan opini WTP.

“Kita bersyukur, atas capaian yg telah kita peroleh yaitu Daerah Penerima penghargaan opini WTP 5 kali berturut turut dari Menteri Keuangan pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021.” Ungkapnya.

Pudjirustaty Narang turut mengucapkan terima kasih sebagai bentuk rasa bangga kepada seluruh penyelenggara Pemerintah Kab. Pulang Pisau berkaitan capaian tersebut.

“Saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemerintah yang ada, dari pihak DPRD yang terus melakukan pengawasan dan realisasi program sehingga sistem manajemen keuangan berjalan dengan baik, saya juga memberikan apresiasi kepada semua OPD yang telah melaksanakan tugas dalam pengawasan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Saya berharap ke depan bisa kita pertahankan.”

Sebelumnya, Menteri  Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dengan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dari 86 LKKL atau 97,7 persen dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) beropini WTP.

Opini WTP turut diberikan kepada 486 pemerintah daerah (pemda) dari 542 pemda atau 89,7 persen yang terdiri dari 33 provinsi, 88 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten.

Selain itu, Sri Mulyani kembali menegaskan, pemerintah baik pusat maupun daerah akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan melibatkan para penegak hukum meliputi Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BPK RI, BPKP dan LKPP.

Ia menjelaskan, pelibatan lembaga-lembaga penegak hukum dilakukan dalam rangka menghindari potensi terjadinya risiko penyelewengan terhadap uang negara yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program pemerintah.